BOGOR | MMCNews.id – Angka fantastis tercatat dalam pengelolaan keuangan Desa Cijayanti, Kabupaten Bogor. Dengan total Pagu Anggaran mencapai Rp 1.911.612.000 atau nyaris menyentuh angka 2 Miliar Rupiah, desa berstatus MANDIRI ini justru memunculkan banyak tanda tanya besar terkait alokasi dana yang dinilai sangat janggal.
Data terbaru per tanggal 2 April 2026 menunjukkan bahwa dana tersebut sudah tersalurkan 100%. Namun yang menjadi sorotan tajam publik, di samping anggaran reguler, desa ini juga mendapatkan tambahan anggaran perawatan infrastruktur senilai Rp 1 Miliar.
Ironisnya, meski sudah ada dana khusus perawatan, hampir 50% dari total Dana Desa utama justru kembali dialirkan ke sektor infrastruktur. Praktik ini memicu dugaan kuat adanya praktik “bancakan” atau pembagian proyek yang tidak transparan.
Angka Mencurigakan: Ribuan Juta untuk Jalan, Hanya Jutaan untuk Rakyat
Jika ditelusuri lebih dalam, pos anggaran infrastruktur terlihat sangat mendominasi dan terpecah menjadi puluhan item dengan nominal yang berulang-ulang, memunculkan pertanyaan: untuk jalan mana saja uang sebesar ini dihabiskan?
Beberapa pos anggaran yang mencolok antara lain:
– Pengerasan Jalan Lingkungan & Jalan Desa: Mencapai ratusan juta rupiah yang dipecah dalam puluhan item, mulai dari Rp 13 Juta hingga Rp 124 Juta per lokasi. Totalnya menggerogoti porsi terbesar anggaran.
– Keadaan Mendesak: Rp 144.000.000
– Penanggulangan Bencana: Rp 75.400.000
Sementara itu, anggaran untuk kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan justru nilainya “kecil” dan terkesan seremonial belaka:
– Pelatihan Perempuan: Hanya Rp 9.602.000
– Teknologi Tepat Guna Pertanian: Rp 12.650.000
– Perlindungan Anak: Rp 15.573.000
– Kegiatan Posyandu: Total berkisar puluhan juta, jauh di bawah anggaran jalan.
Dugaan “Bancakan” Proyek, Masyarakat Bertanya-tanya
Fenomena di mana anggaran infrastruktur membengkak sementara program sosial minim, seringkali dikaitkan dengan praktik mark-up dan pembagian proyek kepada kelompok tertentu.
Dengan total anggaran yang begitu besar, ditambah tambahan dana perawatan Rp 1 Miliar, wajar jika masyarakat mempertanyakan:
“Benarkah infrastrukturnya rusak parah sampai butuh hampir setengah miliar? Atau ini hanya modus agar uang bisa cepat keluar dan dibagi-bagikan?.
Belum lagi pos “Keadaan Mendesak” senilai Rp 144 Juta dan “Penanggulangan Bencana” Rp 75 Juta yang juga menjadi sorotan, apakah penggunaannya sesuai prosedur atau hanya pelarian anggaran?
Desakan Transparansi
Masyarakat dan berbagai pihak menuntut Pemerintah Desa Cijayanti untuk membuka kartu asli. Rincian lokasi, spesifikasi teknis, hingga nama pemenang tender harus dipajang secara terbuka. Jangan sampai status desa mandiri justru dijadikan tameng untuk mengelola uang rakyat tanpa pengawasan ketat.
Apakah ini pembangunan yang berkelanjutan, atau sekadar “bancakan” sesaat yang meninggalkan masalah di kemudian hari?
Laporan: Tim Investigasi
