MMCNEWS.ID | Menjelang hari raya Idul Fitri 2026 yang seharusnya penuh suka cita, awan mendung justru menggelayuti ratusan buruh di PT Sumber Graha Sejahtera (SGS). Perusahaan yang berlokasi di Jalan Raya Diwek, Kabupaten Jombang ini tengah menjadi sorotan tajam setelah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal kembali menghantam karyawannya.
Kondisi ini memicu alarm waspada bagi stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah Jombang, mengingat banyak dari mereka yang kehilangan mata pencaharian justru di saat kebutuhan hidup sedang melonjak tinggi.
Menurut data dari Sekretaris Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Jombang, Heri, badai ini bukanlah yang pertama. Sejak tahun 2025, perusahaan telah memulangkan sekitar 150 pekerja. Kini, sepanjang Februari hingga Maret 2026, 200 orang lagi terpaksa angkat kaki.
Parahnya, angka ini diprediksi hanyalah puncak gunung es.
“Potensi PHK lanjutan masih sangat mungkin. Diperkirakan bisa mencapai lebih dari 500 orang dari total 3.000 karyawan,” ungkap Heri, Selasa (10/3) malam.
Isu yang beredar bukan sekadar masalah efisiensi. SPBI mencium adanya indikasi “pembersihan” status karyawan tetap untuk digantikan dengan sistem kontrak atau outsourcing. Hal ini memicu tanda tanya besar karena aktivitas produksi di pabrik dikabarkan masih berjalan normal.
“Kalau kondisi perusahaan memang bermasalah, kita paham. Tapi kalau produksinya baik-baik saja lalu pekerja tetap di-PHK hanya untuk diganti sistem kontrak, ini yang perlu ditelusuri,” tegas Heri dengan nada tinggi.
Desak Pemkab Jombang Turun Tangan, Khawatir dampak ini akan meluas menjadi krisis sosial, SPBI melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Kabupaten Jombang. Mereka meminta Bupati dan DPRD tidak sekadar menjadi penonton.
Tuntutan Utama SPBI: Audiensi Segera: Meminta kejelasan kebijakan manajemen perusahaan.
Intervensi Pemerintah: Melakukan koordinasi langsung untuk mencegah PHK lanjutan.
Perlindungan Hak: Memastikan pekerja yang terdampak mendapatkan kompensasi yang layak.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah daerah. Jika tidak ada langkah cepat, Lebaran 2026 bagi ratusan warga Jombang mungkin tidak akan berakhir dengan kemenangan, melainkan ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan.
Reporter: Adi
