MMCNEWS.ID | Suasana Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu (28/2/2026), yang semula berjalan formal mendadak berubah tegang.
Di hadapan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), seorang operator data desa nekat melontarkan protes keras terkait ketimpangan honor yang dianggap “tidak manusiawi”.
Ketegangan bermula saat sesi tanya jawab. Seorang operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK-NG) dari Kecamatan Peterongan membongkar disparitas tajam antara dirinya dengan kolega di kantor desa yang sama.
“Operator Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) menerima honor Rp300 ribu per bulan, sedangkan kami (operator SIK-NG) hanya Rp300 ribu per tahun. Padahal, beban kerja kami menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial,” ungkapnya di hadapan ratusan peserta.
Perbandingan ini sontak memicu kasak-kusuk di antara para operator desa dan pilar sosial yang hadir. Pasalnya, operator SIK-NG merupakan ujung tombak pemutakhiran data kemiskinan yang dituntut presisi tinggi agar bantuan pemerintah tepat sasaran.
Mendengar protes tersebut, Bupati Jombang Warsubi langsung memberikan respon cepat dan tegas. Ia menekankan bahwa honorarium bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari beban tanggung jawab hukum dan manajerial.
“Beda! Kewenangannya beda, tugasnya berbeda, dan tanggung jawabnya lebih berat. Semua sudah ada porsinya sesuai aturan,” ujar Warsubi dengan nada bicara yang sempat meninggi.
Menurut Warsubi, struktur Penghasilan Tetap (Siltap), tunjangan, hingga hak tanah bengkok sudah diatur berdasarkan regulasi jabatan. Ia meminta para operator memahami bahwa posisi struktural seperti Kepala Desa atau Sekdes memiliki konsekuensi hukum yang jauh lebih besar dibandingkan staf teknis.
“Pak Lurah tidak bisa ditiru, meskipun gajinya Rp2,6 juta. Ada tugas masing-masing terkait honor maupun siltap,” tambahnya.
Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang tiba pukul 15.30 WIB, lebih fokus pada misi besar integrasi data nasional. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Gus Ipul menegaskan bahwa per 2025, data kemiskinan kini satu pintu melalui Badan Pusat Statistik (BPS).
“Data ini sangat dinamis, pagi dan sore bisa berubah. Tugas daerah adalah memutakhirkan data secara faktual setiap tiga bulan,” tegas Gus Ipul.
Gus Ipul juga mempromosikan kanal pengaduan publik untuk menjamin akuntabilitas, seperti.
Aplikasi Cek Bansos, Command Center 171, WhatsApp Lapor Bansos
Meski penjelasan normatif telah diberikan, insiden protes ini menjadi alarm bagi pemerintah. Tanpa dukungan insentif yang proporsional, beban kerja operator data yang tinggi berisiko menurunkan akurasi data kemiskinan nasional.
Sosialisasi di Jombang ini akhirnya tak hanya soal teknis data, tapi juga potret perjuangan “pasukan bawah” dalam menuntut keadilan kesejahteraan di tengah ambisi digitalisasi desa.
Reporter: Adi
