MMCNEWS.ID | Era bantuan sosial (bansos) salah sasaran tampaknya akan segera berakhir. Dalam sebuah langkah besar menuju transparansi, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Bupati Jombang Warsubi bersinergi membedah sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu (28/2/2026) sore.
Langkah ini bukan sekadar sosialisasi biasa, melainkan upaya “bersih-bersih” data kemiskinan agar bantuan pemerintah benar-benar mendarat di tangan yang berhak.
Gus Ipul menegaskan bahwa mulai tahun ini, tidak ada lagi istilah “beda instansi, beda data”. Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025, komando data kemiskinan kini dipusatkan satu pintu melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dengan sistem pemeringkatan Desil 1–10.
“Data itu dinamis. Pagi dan sore bisa berubah. Tugas kita di daerah adalah memastikan data di lapangan itu faktual sebelum dikirim ke pusat. Jangan sampai ada temuan masalah di kemudian hari karena salah sasaran,” tegas Gus Ipul di hadapan ratusan operator data dan pilar sosial se-Jombang.
Kabar Mengejutkan, 2 Juta Penerima Bansos Dicoret
Ada fakta menarik yang diungkap Mensos dalam pertemuan tersebut. Sepanjang tahun 2025, Kemensos telah mencoret hampir 2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara nasional karena dianggap sudah mampu dan tidak memenuhi kriteria lagi.
Untuk itu, Gus Ipul meminta masyarakat ikut “menjadi mata” pemerintah. Jika melihat ada warga kaya tapi dapat bantuan, masyarakat bisa langsung melapor melalui.
Aplikasi Cek Bansos, gunakan fitur Usul dan Sanggah. Command Center Kemensos, Hubungi 171. WhatsApp Lapor Bansos: 08877 171 171.
Bupati Warsubi, Jombang Siap Kawal Sampai Tingkat RT, Menyambut instruksi Mensos, Warsubi menyatakan kesiapan penuh.
Ia berkomitmen mengerahkan operator desa hingga ketua RT/RW untuk memastikan pemetaan Desil di Jombang akurat.
“Dengan DTSEN, intervensi kami di daerah jadi lebih terukur. Kami ingin memastikan manfaat program pemerintah benar-benar dirasakan warga Jombang yang membutuhkan,” ujar Warsubi.
Selain urusan data, kunjungan ini juga menyoroti progres Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Di Jombang, Gus Ipul menyempatkan diri berdialog dengan siswa SR yang diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Hingga Januari 2026, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di 34 provinsi sebagai mesin pencetak SDM unggul dari kalangan akar rumput untuk menuju kemandirian ekonomi.
Sinergi ini menunjukkan bahwa tahun 2026 adalah momentum digitalisasi bansos yang lebih ketat. Dengan sistem update setiap tiga bulan, tidak ada ruang bagi “titipan” atau data fiktif kami akan menutup rapat.
Reporter: Adi
